Kepada RRI, Kapolda mengatakan jajaran Kepolisian telah menangkap dua orang saat hendak ke Medan di jalan lintas Sumatera. Kemudian kedua orang tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih terus dilakukan pemeriksaan. Diharapkan dengan pemeriksaan intensif tersebut, pelaku penembakan lainnya dapat terungkap.

“Dua orang pelaku sudah kita tangkap. Mudah-mudahan pelaku lain dan senjatanya bisa terungkap. Mudah-mudahan dari pengungkapan kita ini, kita bisa mengungkap berbagai kejahatan lain,” kata Irjen Iskandar Hasan.

Sebelumnya serangkaian insiden penembakan terjadi dalam waktu bersamaan di Aceh. Empat insiden penembakan mewarnai pergantian tahun di Provinsi Aceh. Insiden penembakan pertama menewaskan seorang karyawan mainan boneka yang bernama Wagino (40), warga Lamteumen, Banda Aceh, yang tewas pada Sabtu (31/12) lalu, ditembak oleh orang tidak dikenal.  Kemudian dalam waktu bersamaan di Gampong Blang Cot Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, tiga orang pekerja kabel Telkom asal Jember, Jawa Timur,  juga tewas ditembak oleh orang yang tidak dikenal.

Selain itu, penembakan kembali terjadi pada awal tahun, tepatnya Minggu (1/1) malam pada pukul 21.30 WIB di Desa Sereuke, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Salah seorang warga Aceh Utara tewas ditembak dan satu orang lainnya kritis.

Dan insiden penembakan terakhir pada Kamis (5/1) pukul 19.30 WIB, di mana tiga pekerja bangunan asal Semarang, Jawa Tengah, terluka ditembak di Simpang Aneuk Galong, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Kapolda memastikan motif penembakan tidak terkait dengan pelaksanaan pemilukada, karena hingga kini pihak Kepolisian belum menerima laporan intimidasi berkaitan pemilukada.

Sementara itu terkait dengan pelaksaan pemilukada di Aceh yang serentak akan digelar pada pertengahan Februari 2012, dirinya menjamin pelaksanaan pemilukada akan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan kondisi pemilukada akan kondusif. (Sgd/Ridwan Zul/BCS/ir)

KBRN, Banda Aceh : Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, yakin Polda Aceh dapat mengungkap kasus penembakan di Bireun dan Banda Aceh pada awal tahun baru 2012 ini. Nazar meminta agar polisi dapat mengungkap kasus penembakan yang telah mengorbankan lima orang tewas tertembak.

“Kita sangat prihatin dalam momentum penting selalu ada kejadian. Tentu polisi harus dapat mengatasi penembakan ini. Saya yakin polisi dapat mengungkap dan dapat menginvestigasi siapa dibalik penembakan di malam tahun baru itu,” terang Nazar kepada RRI.

Menurut Nazar, Aceh selama enam tahun ini hidup damai, setelah perjanjian Helsinki. Tak ada kasus-kasus penembakan dan juga kasus besar yang menganggu ketentraman di Aceh.

Ia meminta agar polisi dapat menjaga keamanan dan menjaga kultur damai di Aceh yang selama ini terjalin. (Syariful/Ridwan Z/WDA/ir)

“Korupsi itu yang dominan itu adalah infrastruktur dan pendidikan. Kasus korupsi selama tahun 2011 meningkat tajam,” terang Koordinator Mata, Alvian Husein kepada RRI.

Menurut Alvian, upaya dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah kota dalam meminilisir tindakan korupsi belum dilakukan secara maksimal. Dan kasus korupsi di Aceh saat ini hampir merata terjadi di berbagai daerah di Aceh.

“itu belum ada sebuah perubahan ataupun langkah sistematis. Langkah untuk menerapkan itu belum adanya perang terhadap korupsi. Kebocoran itu terus meningkat. Itu tidak ada efek jera dari pelaku korupsi,” tegas Alvian.

Alvian mengkhawatirkan akan adanya peningkatan kasus korupsi selama tahun 2012 mendatang. Apalagi, lanjutnya, tidak adanya tindakan tegas dan langkah strategis dalam memberantas korupsi. (Syariful Alam/Denny Yusman/BCS/IR)

Asri (30) warga Lhok Keutapang mengatakan, sudah memperoleh undangan melalui Keucik setempat sejak sore hari, pagi setibanya di kantor camat hanya membaca pengumuman yang tertempel di loket pendaftaran tentang adanya kerusakan alat pengirim data dan tidak menjumpai seorang pun petugas disana.

Selain dirinya juga terlihat beberapa warga Lhok Ketapang yang sudah datang dan akhirnya dengan rasa kecewa mereka kembali ke rumah tampa mengetahui kapan perbaikan kerusakan akan selesai.

Menanggapi hal itu Camat Tapaktuan, Erwiandi, membenarkan sedang ada gangguan pada server yang merupakan salah satu alat link data secara nasional ke Jakarta yang baru diterima dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga untuk perekaman data terpaksa ditangguhkan, hingga barang tersebut selesai diperbaiki.

Mengenai kapan akan dimulai kembali perekaman data belum bisa dipastikan, sebab teknisi untuk alat ini harus ditangani oleh petugas khusus.

Akibat kerusakan alat tersebut bisa saja terjadi penundaan pada realisasi e-KTP tidak sesuai jadwal, tapi hal itu tergantung juga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku leading sector pelaksana.

Sementara itu, Saipul Azhar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan, masa perekaman data yang telah ditetapkan pemerintah pusat selama 100 hari kerja, jika ada kerusakan pada salah satu alat, pembuatan e-KTP akan terganggu, yang sering dihadapi petugas di lapangan selain kerusakan server juga masalah jaringan untuk pengiriman data terputus secara tiba-tiba.  (Jazrial/AKS/ir)

Rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh terhadap sebidang tanah milik masyarakat Punge Blang Cut kecamatan Jaya Baru adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan arogan dikarenakan sejak dari proses awal pengadaan tanah seluas sekitar 2,5 hektare tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Hal tersebut menjadi dasar bagi Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) melakukan aksi di depan Balai Kota Banda Aceh. MPK mendesak pemerintah kota Banda Aceh agar menghentikan penggusuran terhadap masyarakat Punge Blang Cut. Demikian dikatakan oleh Koordinator lapangan Aksi, Dedy Zulwansyah.

Dedi menyatakan, Pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum dalam pasal 2 Peraturan Presiden no 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terhadap warga desa Punge Blang Cut yang berada di sekitar kawasan wisata PLTD Apung.

Dedi menambahkan, dalam pasal 5 Peraturan Presiden No 65 tahun 2006 dijelaskan bahwa pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pihaknya juga menjelaskan sikap pemerintah kota Banda Aceh yang akan melakukan penggusuran terhadap masyarakat dari tanah miliknya untuk kepentingan pariwisata merupakan tindakan perampasan tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan kawasan pariwisata karena pergusuran tersebut dilakukan akibat belum ada proses jual beli dengan masyarakat. MPK menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga keadilan bagi rakyat dapat ditegakkan.  (Lidya Imaniar/AKS/ir)

Kepala BPBD Aceh Barat, Dede Arisman mengatakan pihaknya telah membantu masyarakat untuk melakukan pengungsian ke daerah yang lebih aman dan nyaman. Menurutnya, sekitar 13 desa dari Desa Bukit Mendata, Desa Kampung Baru, Desa Gunung Panjang, Desa Gang Dalam dan Desa Rambung Pintu telah dibantu dalam mengungsi.

“Kami telah melakukan evakuasi. Kurang lebih ada 150 kepala keluarga yang berhasil diselamatkan dan ribuan jiwa berhasil dievakuasi. Saat ini mereka telah mengungsi ke tempat yang aman,” terang Dede Arisman kepada RRI.

Ditambahkan Dede, para pengungsi korban banjir saat ini telah berada di tenda-tenda pengungsian dan telah didirikan dapur bagi pengungsi. Selain itu menu dalam pengungsian diantaranya nasi bungkus dan mie instan diberikan kepada pengungsi. (Syariful/Jonehru/WDA/ir)

Jumlah pemilih sementara yang tercatat sekitar 161.475 jiwa, hal itu disampaikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Aidil Ashari, kepada rribandaaceh.net, sebagai upaya KIP Banda Aceh membuat kebijakan satu tempat pemungutan suara untuk 600 pemilih.

Namun untuk lokasi tertentu kebijakan itu tidak berlaku. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Banda Aceh idealnya 1 TPS untuk KPI Banda Aceh setelah DPT ditetapkan maka akan sangat mudah diketahui berapa TPS yang harus disediakan. Penetapan jumlah pemilih akan dilakukan pada 9 November mendatang.

Tepat 4 November 2011 KIP akan menetapkan DPT, sedangkan untuk peserta pemilukada menurut Aidil Ashari saat ini pihaknya sedang melakukan tahap verifikasi terkait keabsahan dan kelengkapan dukungan, baik itu calon yang maju dari jalur independen maupun yang maju dari jalur dukungan dari partai politik.

“Sekarang sedang tahap verifikasi beberapa calon,“ ungkap Aidil Ashari.

Verifikasi yang dilakukan terhadap bukti dukungan KTP tambahan bagi calon perseorangan masih tetap dilakukan dan saat ini pihaknya menyatakan belum mendapatkan laporan adanya temuan dari PPS dilapangan. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat maka KIP tidak akan menetapkan calon sebagai peserta. (Leni/Ridwan Zul/AKS/ir)

Para pemimpin daerah juga diminta untuk membuat Qanun (Peraturan Daerah) yang menyangkut tentang PAD Aceh ini. Hal ini merupakan salah satu hasil rekomendasi dari Rapat Paripurna DPRK Aceh Tengah terkait rancangan Qanun mengenai laporan Keuangan Kabupaten tersebut.

Kepala Sekretariat badan pembuat Qanun, T. Mukhtarudin selesai Raker, mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Memang Raker ini dilaksanakan sampai tanggal 19 ini, hasil rekomendasinya antara lain adalah menyangkut zakat yang menjadi bagian dari PAD, dan ini belum terlaksana seluruhnya. Masih ada daerah yang menyetor masih ada juga yang belum menyetor”, ujar T. Mukhtarudin.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tengah pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) masih rendah, hanya berkisar 3,95 persen saja, sehingga Aceh Tengah masih kuat tergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yakni mencapai 96,05 persen.

Sebelumnya dalam Raker ini juga mengungkapkan rancangan Qanun yang berisi laporan keuangan daerah tahun 2010 telah disusun berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).  (Lutfi/Syahril Ahmad/AKS/ir)